Selain mendatangi Komnas HAM, mereka juga berdemo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/2/2016). Mereka menyebut Ahok, memperlakukan mereka seenaknya. Usaha mereka tak berhenti sampai di situ. Mereka juga mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (22/2/2016). Melalui keluasa hukum mereka, Razman, menggugat surat peringatan pertama atau SP 1 yang dikeluarkan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi untuk warga Kalijodo. Razman menilai,SP 1 yang dikeluarkan pada Kamis (22/2/2016) tidak berlaku menyeluruh, tetapi hanya berlaku bagi sekelompok orang. Menurut dia, surat tersebut hanya ditujukan kepada para pemilik bangunan, para pemilik usaha, dan pekerja rumah tangga di Kalijodo. Razman menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh menggusur ataupun mengeluarkan surat peringatan kedua selama proses peradilan. "Jadi, setelah gugatan ini didaftarkan, tidak boleh ada penggusuran sampai adanya putusan," kata dia. Ia mengaku sudah mengajukan permintaan agar hakim segera melaksanakan persidangan secepatnya. "Kalau nanti diputuskan SP 1-nya ini salah, tidak boleh ada SP 2 dan SP 3. Artinya, tidak boleh ada penggusuran," ujar Razman.
Namun, semuanya hanya menjadi cerita dari upaya warga Kalijodo mempertahankan diri. Meski berat hati, sebagian mereka akhirnya menerima tawaran Pemprov DKI tinggal di rumah susun. PSK yang bernaung di sana juga telah meninggalkan kawasan itu. Mereka disebut-sebut memilih pulang kampung. Sementara tokoh Kalijodo, Abdul Azis, malah tersandung kasus pencurian listrik di Kafe Intan miliknya. Dia kini ditahan di Mapolres Jakarta Utara. Dia tidak menyaksikan bagaimana kafenya dihancurkan oleh ekskavator.
Sumber: kompas.com
